Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menjalankan tugasnya genap 100 hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.
Sejumlah kebijakan dan perubahan telah dilakukan, termasuk menjalin kerjasama internasional di berbagai negara.
Tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran begitu tinggi hingga melampaui era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Namun, Gibran disarankan untuk lebih meningkatkan akselerasinya dan menyentuh persoalan yang terjadi di masyarakat.
terhadap 1.000 respoden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia pada 4-10 Januari 2025, 80,9 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari pertama.
Sementara itu, hanya 19,1 persen responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan di bawah Prabowo-Gibran.
Tingginya tingkat kepuasan tersebut sejalan dengan tingginya tingkat keyakinan responden terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selanjutnya.
Hal itu terlihat dari 89,4 responden yang menyatakan yakin. Sedangkan, yang tidak yakin hanya 10,6 persen responden.
Politik-keamanan tinggi, penegakan hukum rendah
Tingginya tingkat kepuasan publik pada 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran terlihat dari penilaian publik pada kinerja di bidang politik dan keamanan (Polkam).
, tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik-keamanan mencapai 85,8 persen.
“Ini kalau kita lihat per bindang, jadi di politik keamanan paling tinggi ya, 85,8 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei “Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” secara virtual, Jumat (17/1/2025).
Dari data Litbang Kompas, tingkat kepuasan tersebut lebih tinggi dibanding bidang kesejahteraan sosial 83,7 persen; ekonomi 74,5 persen; dan hukum 72,1 persen.
Meski menempati posisi paling tinggi, kenaikan tingkat kepuasan di bidang politik dan keamanan sebenarnya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan pada hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2024 atau saat pemerintahan dipegang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tingkat kepuasan pada bidang politik dan keamanan hanya naik 0,3 persen dari era Jokowi.
Lonjakan paling tajam justru terlihat pada bidang hukum dengan angka kepuasan dari 57,4 persen pada Juni 2024 menjadi 72,1 persen pada Januari 2025 atau bertambah 14,7 persen.
“Yang naik drastis yang penegakan hukum ini, dari pemerintahan jokowi terkahir itu 57,4 itu melonjak ke 72,1 karena isu korupsi yang gencar ini ditangkap-tangkap itu,” kata Kris.
Sementara itu, tingkat kepuasan di bidang ekonomi berada di angka 74,5 persen atau naik 9,4 persen dari Juni tahun lalu dan kesejahteraan sosial 83,7 persen atau naik 1,7 persen.
Meskipun, tingkat kepuasan publik di bidang hukum meningkat dibandingkan era Jokowi tetapi menjadi yang paling rendah di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, secara keseluruhan memang tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama kerja pemerintahan Prabowo-Gibran memang sangat tinggi mencapai 80,9 persen.
Bahkan, Litbang Kompas memotret bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran melampaui tingkat kepuasan terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi.
Berdasarkan data Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik pada 100 hari kerja Jokowi pada periode awal menjabat yakni periode 2014-2019.
Pada Januari 2015 atau 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Litbang Kompas mencatat bahwa tingkat kepuasan publik berada di angka 65,1 persen.
Meskipun, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi di akhir pemerintahannya, yakni pada 2024 mencapai 75,6 persen.
“Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran tinggi 80,9 persen ini termasuk tinggi. Pak Jokowi kan 75,6 persen (di akhir periode pemerintahan),” ujar Kris.
“Pak Jokowi 65 (persen, pada 100 hari kinerja), sementara Pak Prabowo langsung 80 (persen),” katanya lagi.
Kinerja Gibran
Pembagian tugas antara Presiden dan Wapres juga dianggap relatif berjalan baik di awal pemerintahan.
Kepala Negara fokus mengkonsolidasikan kekuatan untuk mengeksekusi program kerja yang sudah dijanjikan.
Sementara, Wapres turun ke bawah untuk menyosialisasikan berbagai program pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG).
Gibran dinilai memiliki keunggulan lebih dekat dengan masyarakat di awal kerja pemerintahan.
Setidaknya, kegiatan Gibran langsung dirasakan oleh masyarakat setelah resmi dilantik menjadi Wakil Presiden.
Misalnya, di awal menjadi orang nomor dua di Indonesia, Gibran membuat posko pengaduan “Lapor Mas Wapres”.
Warga dari seluruh wilayah Indonesia bisa datang langsung ke Istana Wapres untuk membuat laporan.
Layanan ini dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sejak pukul 08.00 pagi hingga pukul 14.00 siang.
Warga juga bisa melaporkan aduan melalui WhatsApp 08111 704 2207.
Putra sulung dari Presiden RI Joko Widodo juga ini kerap menghadiri berbagai undangan dari berbagai kalangan, mulai dari organisasi kemasyarakatan hingga keagamaan.
Ia pernah menghadiri pembukaan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah yang berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024).
Menjelang pergantian tahun, Wapres aktif keliling gereja untuk memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan tanpa kendala.
Gibran sempat terlihat memimpin rapat persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2025 di dalam Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal dengan nama “Whoosh”.
“Gibran terlihat unggul dalam acara-acara seremonial serta mengesankan diri berpihak dan dekat dengan rakyat. Misalnya ‘Lapor Mas Wapres’,” kata Pengamat Politik dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, kepada Kompas.com, Minggu (19/1/2025).
Gibran dinilai lebih banyak bersentuhan dengan rakyat secara langsung di awal-awal menjabat sebagai Wapres.
Dia juga dianggap kerap mempromosikan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto.
Dalam setiap kunjungannya, Gibran aktif membagi-bagikan susu kepada anak-anak.
Misalnya, saat mengunjungi pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Gibran juga beberapa kali memegang posisi sebagai panglima tertinggi tatkala Presiden Prabowo Subianto tengah lawatan ke luar negeri.
Ia sempat memimpin langsung rapat koordinasi penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi bersama jajaran menteri dan kepala badan terkait di kantor Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) saat Presiden tengah berada di luar negeri.
Selain itu, Wapres juga sempat memimpin rapat Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dengan kementerian dan lembaga terkait di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Adi Prayitno menilai, kerja-kerja Gibran memang tergantung penugasan dari Presiden. Sebab, Wapres hanya menjalankan tugas sebagaimana perintah Kepala Negara.
“Secara prosedural, Wapres itu membantu kerja-kerja Presiden. Dengan kata lain, tergantung penugasan dari Presiden sebenarnya,” ucapnya.
Di sisi lain, Gibran juga tampak aktif meninjau berbagai proyek strategis nasional pemerintah yang tengah dalam tahap pembangunan.
Namun, dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan, Wapres dinilai belum menyentuh persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.
Hal ini dianggap perlu menjadi perhatian lantaran kerja Gibran sebagai Wapres dicitrakan dekat dengan masyarakat.
“Ke depan, Gibran mesti meningkatkan akselerasi perannya sebagai Wapres, terutama menghadapi peristiwa penting dan krusial seperti soal pagar laut di Tangerang, anak SD nunggak SPP diperlakukan tidak adil, dan lainnya,” kata Adi Prayitno.
“Termasuk manuvernya soal realisasi program strategis seperti ketahanan pangan dan menciptakan jutaan petani milenial. Gibran itu anak muda yang mesti jadi inspirasi bagaimana anak-anak muda mau jadi petani,” imbuh dia.
(Kompas.com/ Novianti Setuningsih, Irfan Kamil)
”
