,
Jakarta
– Theodore Chuang, seorang hakim federal di Maryland memblokade miliarder
Elon Musk
Yang turut bertugas sebagai Kepala Badan Efisiensi Negara, telah menerapkan beberapa tindakan untuk mengakhiri keberadaan USAID atau Badan Bantuan untuk Pengembangan Internasional Amerika Serikat. Menurut Chuang, usaha penutupannya ini disebabkan oleh evaluasi tertentu terhadap operasinya.
USAID
tampaknya melanggar konstitusi
Amerika Serikat (AS)
.
Pada keputusan terdahulu, Hakim Chuang menginstruksikan Elon Musk selaku penasihat Presiden AS Donald Trump serta organisasi yang diketuai olehnya untuk merehabilitasi akses kembali ke sistem komputer USAID. Akses tersebut umumnya digunakan dalam interaksi langsung dengan staf USAID dan pengelolaan proyek-proyek pekerjaan mereka. Selain itu, Musk diminta agar tidak memberhentikan para pegawainya di USAID yang sedang berada dalam status cuti, jumlahnya mencapai ribuan orang.
Dikutip dari
Reuters
Putusan tersebut merupakan tanggapan atas serangkaian gugatan yang diajukan oleh para mantan karyawan USAID serta mereka yang masih bertugas di institusi tersebut. Serentetan tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap usaha untuk menghapuskan USAID dalam waktu singkat.
“Keputusan hari ini merupakan kemenangan signifikan atas Elon Musk serta organisasinya yang menargetkan USAID, Pemerintah Amerika Serikat, dan Konstitusi,” ungkap Norm Eisen, seorang pengacara yang bertindak sebagai Ketua Eksekutif dari Dana Penegakan Demokrasi Negara Bagian. Dalam kasus tersebut, Eisen menjadi wakil bagi 26 kliennya.
Trump pada wawancara dengan Fox News menyebut bahwa mereka akan mengajukan kasasi terhadap keputusan tersebut.
“Saya pastikan, Anda akan menemui upaya banding. Di negeri ini terdapat beberapa hakim keras kepala yang merusak bangsa,” ujar Trump.
Pada bulan Februari 2025, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Trump menyatakan niat mereka untuk mem-PHK sekitar dua ribu pekerja dari USAID dan merombak mayoritas pegawai lainnya menjadi status cuti administratif. Sejumlah saluran media melaporkan bahwa surat elektronik terkait hal tersebut sudah disebar kepada para anggota USAID.
Email tersebut menyebutkan: “Mulai pukul 11:59 malam EST di hari Minggu, tanggal 23 Februari 2025, seluruh staf yang direkrut langsung oleh USAID, kecuali mereka yang dipilih untuk menjalankan tugas vital, memegang peran kepemimpinan utama atau mengurus program tertentu, akan dimasukkan dalam status cuti administrasi universal.”
USAID berencana pula untuk menyalin sebuah program yang bertujuan mendanai pulang pergi bagi karyawan-karyawannya apabila mereka ingin demikian.
USAID dibentuk oleh Presiden John F Kennedy pada tahun 1961. Selanjutnya, Kongres Amerika Serikat mengangkat USAID menjadi sebuah badan mandiri, sehingga untuk mencabut status tersebut memerlukan persetujuan dari Kongres AS.
