Terekam jelas jawaban Jokowi yang diketahui memiliki impian besar terhadap IKN, namun pemerintahan Prabowo, anggaran untuk IKN dipangkas.
Saat ini publik sedang menyoroti perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sebab ada kabar pembangunannya mangkrak, akibat anggaran yang diblokir.
Seperti diketahui, saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang fokus pada program andalan yang berorientasi untuk rakyat langsung, misalnya makan bergizi gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis (CKG).
Semua program andalan itu butuh anggaran yang sangat besar, maka harap maklum jika pembangunan IKN sedikit dikesampingkan.
Terkait hal ini, bagaimana reaksi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)?
Karena IKN adalah mimpi besar Jokowi.
Dia ingin dikenang dalam sejarah Indonesia sebagai Presiden Indonesia yang berhasil memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim.
Mengenai hal ini Jokowi mau buka-bukaan terhadap mantan jurnalis Najwa Shihab.
Jokowi meyakini pembangunan megaproyek IKN tidak bakal mangkrak.
Keyakinan Jokowi tersebut berdasarkan rencana bahwa pembangunan IKN adalah proyek jangka panjang.
Karena itu, dia mengatakan segala perencanan untuk diselesaikannya pembangunan Nusantara memang harus dipersiapkan dengan matang.
.
“Ini ibu kota yang dipindah. Pindah rumah saja ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota, kesiapannya harus sempurna betul,” imbuhnya dikutip dari Tribunnews.com.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan pemindahan ibu kota merupakan hal yang sudah direncanakan sejak era kepemimpinan presiden pertama RI, Soekarno.
Mantan Wali Kota Solo itu juga mengatakan bahwa pembangunan IKN untuk menggantikan Jakarta menjadi ibu kota Indonesia demi pemerataan ekonomi.
Pasalnya, kata Jokowi, mayoritas perputaran ekonomi nasional berada di Pulau Jawa.
“Kalau kita melihat secara makro ekonomi, PDB kita itu 58 persen dan berputar di Jawa. Padahal, kita memiliki 17.000 pulau,” katanya.
“Kemudian, 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa, sehingga magnetnya semua di Jawa, dan saya kira daya dukung Pulau Jawa, kalau kita teruskan, tidak akan mampu,” lanjutnya.
Lalu, Jokowi mengatakan pembangunan IKN merupakan bentuk pembentukan ibu kota politik layaknya Washington DC di Amerika Serikat (AS).
Sementara itu, sambungnya, Jakarta akan menjadi seperti New York yang merupakan pusat ekonomi AS.
Sebelumnya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan IKN berpotensi mangkrak akan semakin menjadi nyata setelah adanya pemangkasan anggaran IKN secara besar-besaran pada tahun ini.
Adapun pemangkasan ini berdasarkan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Dari awal kami sampaikan bahwa IKN ini membutuhkan biaya sangat besar dan akan menjadi APBN pemerintahan berikutnya. Prabowo terbukti mendapatkan beban tersebut dari Jokowi,” kata Nailul kepada Tribunnews.com, Selasa (11/2/2025).
Menurutnya, ruang fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akibat pembangunan IKN menjadi sempit, padahal saat ini butuh ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan pembangunan dan janji kampanyenya.
“Dengan kebutuhan dana yang begitu besar, saya rasa keputusan Prabowo menahan anggaran IKN bisa dipahami. Prabowo butuh buat nambah dana program makan bergizi gratis,” tutur Nailul.
“Prioritaskan terlebih dahulu program MBG, dibandingkan program warisan Jokowi. Ini suatu pilihan yang logis bagi Prabowo,” sambungnya.
Lebih lanjut Ia menyampaikan jika nantinya proyek IKN dihentikan oleh pemerintahan Prabowo, ada yang berkata menimbulkan kerugian besar, padahal hal ini bisa sebaliknya.
“Saya justru melihat, jika dilanjutkan kerugiannya akan semakin besar. Sampai sekarang investor luar besar yang tunggal, belum ada. Yang katanya sudah ada antrian investor mau masuk, tapi semuanya bohong,” paparnya.
Kendati diblokir, pemerintahan Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN.
Pihak Istana pun mengklaim pembangunan IKN di Kaltim tetap berjalan, meski anggarannya kini sedang diblokir.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, jika anggaran untuk pembangunan IKN diblokir, bukan berarti anggarannya tidak ada.
Hasan menyebut bahwa anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN sementara ini belum dibuka saja.
“Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan. Anggarannya belum dibuka,” ujar Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Hasan menjelaskan, anggaran pembangunan IKN saat ini berada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita IKN.
Dia kemudian mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan meneruskan pembangunan IKN.
“Bahwa selama lima tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” kata Hasan.
“Kalau tidak salah itu Rp48 triliun komitmen selama lima tahun ke depan,” ujarnya lagi.
“Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif,” jelas dia.
Hasan Nasbi menyebut, anggaran pembangunan IKN tidak kecil, sehingga progresnya akan terus berjalan.
“Masih jalan kan. Itu kan Rp48 triliun dalam lima tahun, itu kan enggak kecil. Kan IKN jalan terus. Komitmennya kan baru beberapa hari yang lalu sih, teman-teman juga meliput kan,” tutur Hasan.
“Ada konferensi pers dari Menko Infrastruktur, ada Kepala Otorita IKN, ada Menteri PU,” imbuhnya.
Diketahui, anggaran Kementerian PU untuk proyek Ibu Kota Nusantara IKN diblokir.
Hal itu disampaikan oleh Menteri PU Dody Hanggodo, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025).
“IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada, (kok ditanya) progres,” ucap Dody.
Bahkan, ia berkelakar bahwa anggaran yang ada hanya cukup untuk membeli makan siang.
Namun Dody tidak menjelaskan lebih lanjut apa artinya makan siang tersebut.
.
Padahal sebelumnya, Kementerian PU telah mengajukan penambahan anggaran untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur IKN sebesar Rp14,87 triliun.
Angka tersebut masuk ke dalam total tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian PU untuk tahun 2025, yakni sebesar Rp60,6 triliun.
“Untuk tahun 2025 sendiri, kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp60,6 triliun,” ucap Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp9,9 miliar.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.
Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Sementara pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas sebesar Rp81,38 triliun.
Ini menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Dengan adanya efisiensi, sisa anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya sebesar Rp29,57 triliun.
Sebelumnya, pagu anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PU tahun 2025 adalah Rp110,95 triliun.
lainnya
Googlenews
