NAURU, blog.skitdeva.com–
Nauru, negara kepulauan di Samudera Pasifik, menawarkan status kewarganegaraan bagi siapa saja yang bersedia membayar 105.000 dollar AS (sekitar Rp1,7 miliar).
Kewarganegaraan Nauru memungkinkan akses bebas visa ke 89 negara, termasuk Inggris, Hong Kong, Singapura, dan Uni Emirat Arab.
Program yang dilakukan oleh negara terkecil ketiga di dunia ini bertujuan untuk menggalang dana guna menghadapi ancaman besar akibat kenaikan permukaan laut, erosi pantai, dan badai yang semakin parah.
Cadangan Fosfat Nauru
Diketahui, Nauru dulunya merupakan negara yang kaya akan fosfat. Akan tetapi, eksploitasi membuat sebagian besar wilayahnya tidak lagi layak huni.
Lokasi tambang fosfat mengikis 80 persen daratan pulau dan menyisakan lanskap berbatu yang tidak subur.
Akibatnya, sebagian besar penduduknya kini tinggal di kawasan pesisir yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut.
Nauru sudah mencoba mencari sumber pendapatan lain saat cadangan fosfat habis, termasuk menjadi pusat penahanan luar negeri bagi pencari suaka yang mencoba masuk ke Australia.
Bahkan, negara ini pernah menarik perhatian pengusaha kripto yang kini dipenjara, Sam Bankman-Fried, yang sempat berencana membeli Nauru sebagai tempat berlindung dari kiamat.
Program Golden Passport
Dengan berbagai masalah yang dihadapi, Nauru mulai mempertimbangkan program
golden passport
untuk melindungi warganya dari masalah-masalah lingkungan.
Pemerintah berharap dana dari penjualan kewarganegaraan ini bisa digunakan untuk memindahkan 90 persen dari sekitar 12.500 penduduknya ke daerah yang lebih tinggi dan aman.
Menurut prakiraan pemerintah, program ini bisa menghasilkan sekitar 5,6 juta dollar AS (sekitar Rp 91,5 miliar) pada tahun pertama dan berpotensi meningkat hingga 42 juta dollar AS (sekitar Rp 686 miliar) per tahun atau setara dengan 19 persen dari total pendapatan negara.
Demi menyukseskan program
golden passport
, pemerintah Nauru menegaskan bahwa program kali ini akan memiliki proses seleksi ketat.
Paspor tidak akan diberikan kepada individu dengan catatan kriminal tertentu atau mereka yang berasal dari negara-negara berisiko tinggi menurut PBB, seperti Rusia dan Korea Utara.
Nauru juga bekerja sama dengan Bank Dunia dan organisasi internasional lainnya untuk memastikan akuntabilitas program ini.
Kendati demikian, program paspor bebas sering kali menuai kontroversi karena berisiko disalahgunakan oleh pihak-pihak dengan niat jahat.
Namun, bagi negara-negara berkembang yang kesulitan memperoleh dana untuk menangani perubahan iklim, langkah ini bisa menjadi solusi.
“Saat dunia masih memperdebatkan perubahan iklim, kami harus mengambil langkah nyata untuk mengamankan masa depan negara kami,” kata Presiden Nauru David Adeang kepada
CNN
.
