,
Jakarta
– Ketua Umum Asosiasi Properti Indonesia (
REI
Joko Suranto menganggap bahwa target 3 juta hunian setiap tahunnya belum mencapai kemajuan signifikan dalam kurun waktu lima bulan kepemimpinan Presiden.
Prabowo
Joko juga merasakan bahwa pemimpin negara telah kehilangan minat terhadap janji-janji program yang disampaikan selama kampanye Pemilihan Presiden 2024 tersebut.
Presiden Prabowo telah kehilangan antusiasme dan tak lagi membicarakan mengenai program tersebut.
3 juta rumah
Joko menyatakan hal tersebut saat berpartisipasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI yang digelar di Gedung Parlemen Senayan pada hari Rabu, 19 Maret 2025.
Joko mengatakan bahwa sekarang ini Prabowo semakin bersemangat tentang program-program lain, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, dan sampai ke proyek Danantara. Terakhir lagi, dia juga membahas permintaan untuk mendirikan Koperasi Desa Merah Putih. Oleh karena itu, Joko merasa cemas bahwa sumbangan para developer dalam program pembuatan tiga juta hunian bisa menjadi hal yang percuma.
Sebenarnya, menurut Joko, sektor properti memiliki potensi untuk menciptakan hingga 9 juta lapangan kerja. Di samping itu, hal tersebut juga dapat mendorong pertumbuhan setidaknya 400 ribu pemain industri baru di berbagai wilayah Indonesia. “Kita lihat dan khawatir, oleh karena itu kita hadir di tempat ini saat ini,” katanya.
Di samping itu, Joko menjelaskan bahwa proyek 3 juta unit hunian dianggap belum maju karena Prabowo tampaknya kurang bersemangat. Menurut dia, ada beberapa masalah yang dialami oleh asosiasi pembuat perumahan tersebut. Dia menyatakan bahwa pihak pemerintah tidak memberikan cukup dukungan atau petunjuk bagi para developer ini. Akibatnya, mereka menjadi khawatir tentang stabilitas dalam melakukan bisnis. Selanjutnya, untuk pembuat rumah bersubsidi, kata Joko, rasa tak nyaman muncul akibat dituduh sebagai salah satu dari pembuat perumahan nakal seperti yang dikemukakan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PPR).
Selanjutnya, Joko menyebutkan bahwa beberapa polemik muncul dari pernyataan Menteri PKP Maruarar Sirait atau biasa dipanggil Ara, yang menimbulkan kekhawatiran pada para developer perumahan. Isu-isu tersebut meliputi pertimbangan untuk meningkatkan jumlah FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) menjadi mencapai 800 ribu unit rumah, ide memperbaiki harga properti sementara biaya tanah sedang naik, pemanfaatan lahan milik koruptor yang telah disita oleh negara, serta rencana melakukan_audit atas kinerja developer program perumahan bersubsidi oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Sebelumnya, asosiasi pembuat rumah pun mengomentari performa Ara yang masih kurang dalam hal ini karena absennya suatu elemen penting.
roadmap
Atau peta jalan untuk program 3 juta rumah.
Ketua Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono pun mengatakan pengembang perumahan belum memiliki arah pembangunan. Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran.
“Apa kita dibawa kemana? Apakah membantu dengan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) atau ada hal lain?” ujar Ari pada hari Selasa, 18 Februari 2025.
Ara kemudian menyatakan bahwa dia telah melakukannya sebelumnya.
roadmap
program 3 juta rumah yang disiapkan. Ia akan menyampaikannya ketika Komisi V DPR RI mengundang untuk rapat kerja.
Rapat atau menyampaikan roadmap ke DPR besok sudah siap,” ujar Ara saat berbicara dengan para wartawan sebelum peluncuran logo Kementerian PKP di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum pada Jumat malam, 21 Februari 2025. “Jika terdapat modifikasi dalam peta jalannya, kami tetap siap.
Meskipun demikian, Ara enggan untuk menjelaskan saat dimintai klarifikasi tentang urutan kepentingan proyek Kementerian PKP yang sedang dia rancangkan.
roadmap
Program 3 Juta Rumah. “Nantinya, sesuai waktu yang ditentukan,” ujar politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Adapun hingga kini, belum ada agenda rapat kerja Ara dengan Komisi V DPR RI. Kementerian PKP juga belum merilis peta jalan 3 juta rumah ke publik.
