Sekitar 75 ribu pegawai federal menerima program buyout yang ditawarkan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
, Kamis (13/2), buyout merupakan salah satu dari pendekatan Trump untuk memangkas 2,3 juta pegawai federal — sebutan bagi pegawai negeri di AS, yang dia sebut tidak efektif dan bias terhadapnya.
Dia juga memerintahkan badan pemerintah untuk bersiap menghadap pemutusan kerja dalam skala besar, dan beberapa di antaranya telah memecat pegawainya yang baru dipekerjakan dan tidak memiliki jaminan kerja penuh.
Pejabat juga telah diminta untuk bersiap memotong pegawai hingga 70% di sejumlah badan pemerintah.
Serikat pekerja mendesak anggotanya untuk tidak menerima buyout dan memperingatkan Trump tidak bisa dipercaya untuk menjalankannya.
Tawaran itu menjanjikan untuk membayar pegawai gaji dan tunjangan rutin kepada karyawan hingga Oktober tanpa mengharuskan mereka untuk bekerja. Namun, tawaran itu mungkin tidak mutlak. Undang-undang efisiensi akan berakhir pada 14 Maret, dan tidak ada jaminan bahwa gaji akan didanai setelah tanggal tersebut.
Sebelumnya, Trump menunjuk Elon Musk untuk mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah. Departemen yang dikepalai Elon Musk ini menyisir catatan pembayaran dalam upaya memangkas USD 1 triliun dari anggaran federal, yang totalnya mencapai USD 6,75 triliun tahun lalu. Gaji pekerja sipil hanya mencakup kurang dari 5% dari total tersebut.
Trump berusaha melakukan efisiensi dan perampingan pemerintah, salah satunya dengan memangkas jumlah pegawai federal di pemerintahannya. Bahkan, Trump menawarkan kompensasi sebesar 8 bulan gaji bagi mereka yang bersedia mengundurkan diri.
Sayangnya, tawaran ini tidak berlaku bagi pekerja pos, anggota militer, pejabat imigrasi, serta beberapa pekerja keamanan nasional.
