– Dana Rp1,1 triliun yang awalnya disiapkan untuk Makan Bergizi Gratis berencana dialihkan menjadi modal pembangunan sekolah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa dana Rp1,1 triliun tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggaran ini diminta pemerintah pusat untuk menjalankan Makan Bergizi Gratis.
“Sekarang Makan Bergizi Gratis yang tidak dipergunakan (APBD), karena APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ucap Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (11/2/2025) lalu.
Dengan demikian, Eri berencana menggunakan Rp1,1 triliun tersebut untuk pembangunan sekolah di Surabaya.
Kemudian, sisanya dimanfaatkan sebagai dana perbaikan kampung.
“MBG yang Rp1,1 triliun ini akan kita diskusikan dengan DPRD untuk membangun sekolah, untuk rehab sekolah,” ujarnya.
.
Lebih lanjut, Eri mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya tengah mendiskusikan pengalihan anggaran tersebut dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).
Oleh karena itu, Eri berharap, APBD yang awalnya dipersiapkan sebagai dana program Makan Bergizi Gratis tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah di Surabaya.
“Dulu waktu kita dievaluasi oleh Pemprov Jatim, kita diskusi untuk menganggarkan Makan Gratis kita pindahkan untuk kepentingan langsung ke masyarakat,” jelasnya.
Eri berharap, langkah ini dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Surabaya.
Terutama dalam sektor pendidikan dan infrastruktur pemukiman.
Dengan adanya rencana pengalihan anggaran ini, Pemkot Surabaya berharap dapat meningkatkan fasilitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung, sehingga pembangunan kota semakin merata dan berkelanjutan.
Pemerintah memang telah menetapkan efisiensi anggaran dalam APBN 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun.
Langkah ini bertujuan memastikan belanja negara berdampak langsung pada masyarakat.
Pos anggaran yang tidak memiliki efek signifikan akan dipangkas, sedangkan program prioritas, termasuk MBG, akan mendapatkan perhatian lebih.
Sri Mulyani menegaskan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas.
“Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia yang bersekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mereka mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan pelaksanaan program MBG agar target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang bisa tercapai lebih cepat.
Awalnya, target ini dijadwalkan terpenuhi pada akhir 2025, tetapi kini dipercepat menjadi September 2025.
Untuk mendukung kelancaran program, Sri Mulyani telah mengarahkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang mencakup Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), agar mendorong lembaga keuangan memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam program MBG.
Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah, perusahaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan modal kerja dan produksi secara optimal.
Pemerintah juga akan terus bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Penguatan tata kelola dan pemerataan distribusi makanan bergizi menjadi fokus utama agar manfaat program dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Sri Mulyani juga mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) akan memberikan kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,7 persen.
Dalam paparannya disebutkan, program ini akan membutuhkan sekitar 185.000 pekerja serta berpotensi mengurangi kemiskinan sebanyak 0,19 persen.
Oleh karena itu, Bendahara Negara ini memastikan Kementeian Keuangan (Kemenkeu) akan terus mendukung program unggulan tersebut.
“Karena menyediakan lebih dari 350.000 sekolah, lebih dari 90 juta siswa di Indonesia bukanlah tugas yang mudah.”
“Bukan hanya dari segi besaran anggaran, tetapi juga dari segi penyampaiannya,” ujarnya dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (11/5/2025).
Dia mengibaratkan pelaksanaan program MBG seperti melaksanakan hajatan, karena melibatkan banyak orang.
Hanya saja program makan bergizi gratis dilaksanakan dalam skala nasional dan setiap hari.
Sedangkan, hajatan pernikahan hanya dilakukan sesekali dan persiapannya pun berbulan-bulan hingga setahun sebelum penyelenggaraan.
“Untuk yang satu ini, kami menyediakan makanan untuk 5.000 orang di setiap fasilitas setiap hari.”
“Jadi seperti sedang menyelenggarakan pesta pernikahan setiap hari sepanjang tahun,” ucapnya.
Pada pelaksanaan MBG di Januari 2025 misalnya, terdapat 220 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melaksanakan program ini.
Setiap SPPG bertanggung jawab menyediakan makanan untuk 3.000 penerima manfaat.
Jika ditotal, terdapat 589.902 penerimaan manfaat yang berasal dari pelajar, ibu hamil, dan balita pada pelaksanaan Januari 2025 lalu.
Kemudian pada Desember 2025 mendatang, akan menambah SPPG hingga mencapai 5.000 SPPG dan jumlah penerima manfaat yang ditangani pun bertambah menjadi 4.000 penerima manfaat.
Dengan anggaran makan bergizi gratis 2025 yang sebesar Rp71 triliun, ditargetkan program ini bisa memberikan makan kepada 15,5 juta pelajar dan 2,4 juta ibu hamil dan balita.
“Kami akan mampu memberikan dukungan. Dan itulah mengapa ini adalah area yang akan terus kami berikan prioritas lebih tinggi, tidak hanya dalam hal anggaran, tetapi yang terpenting, pada pengiriman,” tuturnya.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews
