– Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bukanlah suatu kesalahan.
Menurut dia, pemangkasan anggaran dilakukan demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kementerian dan lembaga (K/L), apalagi mengurangi pelayanan kepada publik.
“Pemotongan hari ini bukan untuk (kepentingan) K/L. Pemotongan ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di mana salahnya,” ujar Said, saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (12/2/2025).
“Kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena kalau makan bergizi gratis (MBG) ditingkatkan, kemudian rehabilitasi sarana prasarana masyarakat ditingkatkan, swasembada pangan dipercepat, dalam jangka panjang kita yang diuntungkan,” sambung dia.
Said mengatakan, pengurangan atau penambahan anggaran sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang APBN Pasal 20 dan 50.
Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk lebih mempertajam visi dan misinya, terutama dalam mewujudkan program prioritas seperti swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur pendidikan.
Atas dasar itu, ia menilai wajar jika pemerintah melakukan efisiensi pada belanja barang, perjalanan dinas, dan kegiatan rutin lainnya demi mengalokasikan anggaran ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Presiden ingin kita mandiri di bidang pangan dan energi. Makanya, program makan bergizi gratis (MBG) ditingkatkan, kemudian 22 ribu sekolah diperbaiki. Itu yang menjadi fokus utama,” ujar Said.
Saat ditanya soal keluhan kementerian/lembaga bahwa pelayanan publik terganggu akibat pemangkasan anggaran, Said menekankan bahwa hal itu tidak seharusnya terdampak efisiensi.
Menurut Said, kebijakan ini justru seharusnya meningkatkan efisiensi birokrasi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau urusan pelayanan publik, seharusnya tidak terganggu. Justru pelayanan publik harus ditingkatkan. Kalau kita bicara investasi, kendala utamanya adalah regulasi dan birokrasi, terutama dalam pelayanan. Maka, pemotongan anggaran ini tidak boleh sampai menghambat itu,” tutur Said.
Said menambahkan bahwa pemangkasan anggaran ini menjadi momentum untuk mengurangi belanja rutin dan administratif yang selama ini kurang efisien.
Dengan demikian, kata Said, efisiensi yang dilakukan membuka kesempatan untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran ke sektor yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kita harus bersyukur. Bukankah sejak dulu kita menginginkan belanja modal lebih besar daripada belanja barang? Ini saatnya kita fokus pada hal yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” pungkas dia.
