pada pekan lalu. Hal ini dilakukan karena pemerintah perlu melakukan rekonstruksi anggaran untuk setiap Kementerian/Lembaga.
.
Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wijanto menuturkan rekonstruksi dilakukan agar anggaran yang dipangkas dapat sesuai dan tepat sasaran sehingga tidak mengganggu layanan kepada masyarakat.
Efisiensi Anggaran APBN 2025, Pagu Kemenhub Turun jadi Rp17,72 Triliun
“Jadi kemarin dengan efisiensi itu dengan dinamika yang ada, maka diminta ada rekonstruksi lagi agar ini tidak mengganggu layanan kepada masyarakat,” kata Wihadi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu (12/2/2025).
Wihadi menegaskan dengan rekonstruksi pula, anggaran yang diefisienkan tidak berubah dan tidak mengganggu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah ditetapkan.
:
Wihadi mengaku belum mendapatkan rekap hasil rekonstruksi anggaran terbaru dari hasil rapat yang dilakukan bersama kementerian/lembaga.
Anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa rekonstruksi terjadi karena pada efisiensi awal yang dilakukan, belum ada ketentuan yang lebih detail per item anggaran yang harus efisiensi.
:
“Sekarang ini sudah dengan per item program anggaran. Artinya Kementerian Keuangan akan memberikan per item program anggaran mana yang dipotong/efisiensi. Dari situ akan ketahuan mana yang diefisiensikan mana yang enggak. Kemarin kan surat [edaran Kemenkeu] itu masih dalam bentuk gelondongan,” jelasnya.
meminta agar pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu akibat efisiensi.
“Bukan kepada program-program, tapi itu lebih kepada pelayanan masyarakat, karena pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu,” tegasnya.
Adapun, pada Rabu hingga Kamis tanggal 12—13 Februari 2025 tengah dilakukan rapat dengan mitra setiap komisi dalam rangka membasa anggaran rekonstruksi terbaru.
Melihat Rapat Kerja (Raker) Komisi XI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, terdapat pengurangan atas nilai efisiensi untuk Bappenas semula Rp1,08 triliun menjadi Rp1 triliun. Dengan demikian, anggaran Bappenas tersisa Rp968,05 miliar.
Pengurangan jumlah efisiensi juga dirasakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang awalnya efisiensi Rp61,1 miliar, kini menjadi Rp49,6 miliar. Dengan demikian, pagu anggaran LKPP 2025 tersisa Rp117,11 miliar dari pagu awal senilai Rp166,71 miliar.
