– Media sosial diramaikan dengan narasi yang menyebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terancam gagal bayar dalam dua tahun ke depan.
Salah satu akun yang mengangkat narasi tersebut adalah akun media sosial X @BaseAnakFK pada Kamis (26/12/2024) pukul 08.50 WIB.
Dalam unggahan tersebut, pengunggah bertanya apakah tanda-tanda gagal bayarnya sudah mulai dirasakan oleh dokter di rumah sakit.
Lantas, benarkah BPJS terancam gagal bayar dalam dua tahun ke depan?
Baca juga:
Penjelasan BPJS Kesehatan
Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan, kondisi aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan diprediksi masih positif sampai akhir tahun 2024.
Meskipun demikian, ada prediksi oleh pemerintah yang menyebut, akan ada kondisi besaran biaya pelayanan kesehatan akan lebih besar daripada penerimaan iuran.
Hal tersebut juga telah tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah disetujui oleh pemerintah.
Jumat (27/12/2024).
Rizzky menyebut, angka tersebut dipengaruhi oleh akses pelayanan yang semakin terbuka dan adanya kepercayaan masyarakat kepada pihak BPJS Kesehatan.
Besarnya biaya pelayanan kesehatan juga dipengaruhi oleh peningkatan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang cukup tinggi.
Contohnya pada 2023, BPJS Kesehatan telah melayani 1,7 juta layanan per hari dan apabila diakumulasi dalam setahun ada 606,7 juta pemanfaatan.
Angka tersebut naik secara signifikan dari sembilan tahun sebelumnya, yakni pada 2014 dengan angka layanan hanya 252 ribu pemanfaatan per hari dan 92,3 juta pemanfaatan per tahun.
Di satu sisi, masyarakat semakin banyak yang tertolong karena dapat mengakses layanan kesehatan meskipun beban biaya pelayanan terus bertambah.
“Kami sampaikan apresiasi kepada masyarakat khususnya peserta yang kini semakin banyak yang memanfaatkan layanan Program JKN, hal ini menandakan bahwa kualitas layanan yang diberikan Program JKN sudah mendapat kepercayaan dari publik,” kata Rizzky.
“Namun agar Program JKN ini dapat tetap dirasakan manfaatnya di masa mendatang perlu strategi dan upaya untuk menjaga keberlangsungannya termasuk kecukupan dana,” imbuhnya.
Baca juga:
Rambu-rambu penyesuaian iuran BPJS Kesehatan
Rizzky menuturkan, nantinya akan ada evaluasi dari pemerintah yang akan menjadi landasan penetapan manfaat, tarif, dan iuran JKN.
Hasil evaluasi tersebut nantinya bakal ditetapkan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.
Dalam Perpres disebutkan, penetapan manfaat, tarif, dan iuran akan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025.
Penetapan tersebut harus mempertimbangkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJS), dan BPJS Kesehatan.
Rizzky mengatakan, saat ini pembahasan mengenai hasil evaluasi BPJS masih dibahas bersama-sama.
Sebagai informasi, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, nominal iuran BPJS ditinjau paling lama dua tahun terjadi.
Besaran iuran tersebut ditinjau berdasarkan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku umum.
Dalam hal ini, sejak 2020 hingga 2024, belum dilakukan peninjauan dan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan.
Sementara pada 2023, terdapat penyesuaian tarif layanan ke fasilitas kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2022.
Penyesuaian tersebut membuat ada peningkatan biaya yang cukup signifikan pada sejumlah paket manfaat (diagnosa) tertentu.
“Tentu dengan capaian dan manfaat besar Program JKN selama 1 dekade kepada masyarakat, perlu menjadi concern bersama untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan program ini berkelanjutan secara finansial,” ujarnya.
“Berbagai tantangan juga masih menanti, mulai dari pembiayaan, efektivitas program, hingga peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan,” tambah Rizzky.
Baca juga:
