Sosok dua anggota DPR RI menyemprot pimpinan TVRI dan RRI ini menjadi sorotan publik.
Saat Isu PHK massal di dua media milik pemerintah itu, sosok dua anggota DPR RI ini berani menyemprot pimpinannya.
Bahkan salah satu anggota DPR itu terlihat menahan tangis saat tahu fakta soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pegawai di media tersebut.
Rupanya sosok dua anggota DPR RI itu pernah menjadi bagian dari media sehingga tampak emosional.
Setelah viralnya isu PHK di TVRI dan RRI, digelar rapat pendapat (RDP) hari ini, Rabu (12/2/2025) melibatkan kedua pimpinan media milik pemerintah tersebut.
Dua anggota DPR RI Komisi VII pun menanggapi dengan keras isu PHK di TVRI dan RRI itu.
Dalam rapat itu dua anggota DPR pun tak ragu menyemprot pimpinan TVRI dan RRI terkait isu PHK imbas efisiensi anggaran.
Seperti diketahui, belakangan viral curhatan pegawai honorer dan jurnalis kontributor TVRI serta RRI yang pilu lantaran dirumahkan oleh perusahaan.
Pegawai dan jurnalis TVRI-RRI tersebut bercerita bahwa mereka terpaksa berhenti bekerja gara-gara efisiensi anggaran pemerintah.
Mengetahui ada banyak pegawai dan jurnalis di TVRI-RRI yang dirumahkan hingga isu PHK massal, anggota DPR RI komisi VII pun gusar.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan dalam RDP tampak keras menyinggung bos TVRI dan RRI.
Dalam pernyataannya, Putra Nababan heran dengan narasi yang terbentuk bahwa kebijakan TVRI dan RRI merumahkan para pegawainya gara-gara kebijakan makan bergizi gratis (MBG).
Padahal kata Putra Nababan, efisiensi anggaran harusnya bisa ditangani dengan baik oleh pimpinan TVRI dan RRI dan tidak harus mengorbankan bawahan.
“Sebelum rekonstruksi, direksi itu memprioritaskan di papan atas yang dipangkas duluan adalah manusianya. Yang kemudian narasinya di lapangan dibenturkan dengan MBG. Ini kan ada framing dibenturkan, gara-gara MBG, kami di-PHK. Belum tentu Pak Prabowo suka, ini saya bilang ada miss manage dari narasi, harusnya bisa ditangani direksi, tidak dibenturkan makan bergizi gratis dengan pemangkasan, tapi itu sudah terjadi,” ungkap Putra Nababan.
“Harusnya jangan di-PHK manusianya dulu pak. Saya minta tolong ini. Kami punya warga, kepeduliaan kami kepada masyarakat,” pintanya.
Alih-alih merumahkan pegawai apalagi PHK, Putra Nababan menyarankan agar para petinggi TVRI dan RRI memangkas anggaran untuk para petinggi di perusahaannya saja.
Hal tersebut lebih manusiawi ketimbang mengorbankan para pegawai honorer bergaji kecil.
“Tapi pemotongan (seharusnya) dari mana? dari atas, dari pemimpin redaksinya, wakil pimpinan redaksinya, tentunya direksi kena semua. Dimulai dari atas pemotongannya. Bukannya mulai dari bawah. Yang tidak ada yang dipotong sama sekali. Kalau dari pimpinan pasti yang dipotong bisa banyak hal. Tapi kalau dipotongnya dari bawah? sudah berkekurangan, anak-anak mereka tapi dipotong juga,” tegas Putra Nababan.
Bukan cuma Putra Nababan, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Nasdem yakni Erna Sari Dewi juga gencar menyemprot bos TVRI dan RRI.
Erna bahkan sampai menahan tangis saat mengetahui fakta bahwa banyak pegawai TVRI dan RRI yang dirumahkan.
Usut punya usut, Erna adalah mantan penyiar TVRI yang pernah merasakan penderitaan seorang jurnalis di media pemerintahan.
“Saya duduk di sini pak, bukan hanya sebagai wakil rakyat, bukan hanya mitra kerja bapak ibu, saya juga jurnalis. Saya mantan penyiar TVRI yang saya tahu penderitaan mereka, kecil gajinya pak, di bawah UMR dari dulu sampai sekarang. Dan kontributor setelah efisiensi, kalau dulu satu berita dapat Rp100 ribu, sekarang Rp50 ribu. Dapat apa? dulu bawa uang Rp3 juta, sekarang Rp1 juta. Mungkin bagi kita di ruangan ini Rp1 juta enggak berarti. Tapi bagi mereka berarti untuk kasih makan anaknya di rumah,” ujar Erna sembari menahan tangis.
Karenanya, Erna pun tegas meminta kepada pimpinan TVRI dan RRI agar membatalkan kebijakan untuk merumahkan para pegawai apapun alasannya.
“Jadi saya sepakat sekali, saya rasa pimpinan seluruh komisi VII sepakat, tidak ada PHK (di TVRI dan RRI),” pungkas Erna.
Seperti diketahui, sama seperti Erna, Putra Nababan juga adalah jurnalis senior yang dikenal publik.
Klarifikasi Dirut TVRI dan RRI
Sementara itu, usai RDP bersama anggota DPR RI hari ini, Dirut LPP TVRI dan RRI mengurai klarifikasi terkait isu PHK massal.
Dirut LPP TVRI Imam Brotoseno menyebut pihaknya tidak akan lagi menerapkan aturan untuk merumahkan karyawan, termasuk dengan PHL tenaga honorer maupun kontributor dan pekerja lepas.
Imam berjanji para pegawai TVRI di luar ASN dan PPPK akan kembali bekerja.
“Kami berkomitmen untuk tidak lagi membuat kebijakan merumahkan karyawan dalam bentuk apapun, baik PHK atau istilah lainnya. Mereka bisa kembali bekerja dan menerima penghasilan seperti biasa,” pungkas Imam Brotoseno dilansir TribunnewsBogor.com dari Kompas.com, Rabu (12/2/2025).
Adapun perihal pemotongan honor para pegawai, Imam juga menegaskan tidak jadi membuat kebijakan tersebut.
Keputusan tersebut mulai berlaku hari ini.
“Anggaran kami mendapat relaksasi dari pemerintah, cukup (anggarannya),” kata Imam Brotoseno.
Serupa dengan TVRI, Dirut RRI Hendrasmo juga mengurai hal yang sama.
Hendrasmo menyebut bahwa ada 10-20 pegawai RRI yang dirumahkan imbas efisiensi anggaran.
Namun setelah RDP dengan DPR RI, Hendrasmo langsung memberikan nota dinas ke seluruh stasiun RRI agar membatalkan kebijakan merumahkan para pegawai.
“Jadi sudah enggak ada masalah lagi, jadi intinya kita bersyukur sudah ada pengurangan pemblokiran, sehingga kita bisa mengatasi persoalan-persoalan ini,” kata Hendrasmo.
Sosok Anggota DPR yang Semprot Pimpinan TVRI dan RRI Soal Isu PHK, Tahan Tangis Perjuangkan Jurnalis
