Lebih konkret, menurut hemat Hamied, ormas-ormas yang sudah jelas melakukan aksi pungli terhadap masyarakat, terutama para pedagang dan UMKM, sebaiknya dibubarkan.
, Rabu (12/2/2025).
Hamied menuturkan, jangan kemudian para ormas-ormas tersebut justru diberi perhatian oleh pemerintah, dengan dalih membina ormas demi kebermanfaatan bagi bangsa.
ada itu manfaatnya! Mereka yang ada meresahkan warga,” tegasnya.
Hamied menyebut Pemerintah harus memberikan atensi untuk menangani persoalan pungli yang kian marak. Mengingat ada banyak masyarakat yang menjadi korban. Seperti adanya informasi dari Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia yang menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme ormas.
menurut saya bagi pemerintah Prabowo untuk membereskan persoalan ini. Sebetulnya premanisme ini sudah betul-betul meresahkan, apalagi sampai ada kabar bahwa investasi gagal gara-gara itu. Ya pasti, karena di bawah itu (akar rumput), sudah dicekik oleh mereka jauh-jauh lama,” tutur Hamied.
Berdasarkan pengakuan Hamied, ia juga kerap didatangi sekelompok orang atas nama ormas yang meminta iuran. Ia mengatakan, para pemilik UMKM adalah yang paling banyak mengalami pungli.
Hamied mengungkapkan bahwa pungli yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut berkedok iuran keamanan atau pembinaan. Mereka mengaku sebagai ‘pemuda sini’ atau ‘masyarakat sini’ yang menyebut akan mengamankan kegiatan bisnis warungnya. Ada sejumlah uang yang kerap diminta oleh para pelaku. Dalam prakteknya, para pelaku kadangkala menggunakan seragam ormas dan membawa surat lengkap dengan kop atau logo ormasnya.
minta jadi Rp 100 ribu—Rp 200 ribu,” ungkapnya.
Berdasarkan pengalamannya itu, Hamied mengaku dirinya melakukan perlawanan ketika pelaku meminta iuran yang lebih tinggi. Ia tak segan-segan mengajak pelaku pungli untuk berduel.
Menurut penuturannya, para pelaku pungli tersebut kerap berdalih bahwa uang iuran keamanan atau pembinaan tidak lain akan mengalir pula manfaatnya kepada masyarakat. Terlebih para pelaku pungli itu tahu bahwa Hamied merupakan seorang pendatang.
Lebih lanjut, menurut cerita Hamied, ormas yang kerap mendatangi warung-warung untuk meminta pungutan berasal dari lebih dari satu organisasi. Sehingga, jika diladeni, iuran yang tidak resmi itu menjadi semakin merogoh kocek para pedagang.
Kondisi itu dinilai semakin meresahkan para pedagang, meski dalih para pelaku adalah untuk ‘mengamankan’, nyatanya tidak aman karena juga akan diganggu ormas-ormas lainnya yang tidak mendapatkan hasil iuran.
Lantas, aksi gedor-gedor hingga perusakan barang pun bisa terjadi. Tak hanya itu, pemaksaan yang menjurus pada perampokan pun tak segan dilakukan. Tak ayal, kadang terjadi aksi saling bacok, dan berpotensi menimbulkan korban jiwa.
Hamied menegaskan bahwa aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas tersebut sangat mengganggu para pedagang atau UMKM. Sehingga diharapkan pemerintah memberikan atensi terhadap aksi-aksi yang meresahkan masyarakat tersebut.
“Karena ini sangat, sangat, sangat mengganggu,” tegas Hamied.
